JAKARTA (SURYA24.COM)-  Gibran Rakabuming Raka dinilai tengah diupayakan sang ayah yang adalah Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, untuk bisa maju menjadi calon wakil presiden pada 2024. Beberapa pihak melihat salah satu indikatornya adalah uji materiil aturan batas minimum usia Capres-Cawapres.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an mengamati, uji materiil norma di dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu tersebut memunculkan perspektif negatif kepada Jokowi. Pasalnya terkesan menunjukkan hasrat politik Jokowi dalam mempertahankan kekuasaan.

Dalam sidang lanjutan uji materiil norma tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Rabu kemarin (2/8), Jokowi melalui Staf Ahli Kemendagri, Togap Simangunsong menyatakan, kebijakan batas minimum usia Capres-Cawapres berada di tangan pembentuk UU.

Namun, dia mendorong pengaturan batas minimum usia Capres-Cawapres yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu itu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kondisi bangsa dan ketatanegaraan.

"Itu sangat telanjang bahwa posisi Presiden justru menghendaki dinasti politik yang sangat vulgar," ujar Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/8).

Dia menjelaskan, Jokowi memperhatikan perkembangan demokrasi saat ini yang didominasi pemilih muda.

"Secara demografi memang pemilih muda itu di atas 50 persen, itu Gen Z dan milenial," sambungnya memaparkan.

Maka dari itu, doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia itu meyakini, memajukan cawapres dari tokoh muda sangat penting bagi Jokowi, dalam rangka menarik pemilih muda yang jumlahnya sangat dominan itu.

"Memenangkan kontestasi Pemilu di kalangan muda itu sudah separuh kemenangan. Itu menurut saya, juga catatan mengapa klaster dari kelompok muda itu penting," demikian Ali. 

Akal-akalan Rezim?

Dibagian lain, uji materiil aturan batas minimum umur calon presiden dan calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) menyisakan pertanyaan di publik.

Pasalnya, ada dugaan gugatan itu dimaksudkan untuk membuka jalan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti menilai, seharusnya perubahan norma dalam undang-undang dilakukan dalam bentuk revisi oleh DPR RI.

"Paling rasional adalah mengembalikan hal ini kepada pembentuk UU alias DPR," ujar Ray kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/7).

Dia menjelaskan, dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengar pihak terkait yaitu Presiden Joko Widodo dan DPR RI, nampak jelas ada itikad mengubah batas minimum usia capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

"Baik pemohon maupun pembentuk UU sudah setuju untuk mengoreksi ketentuan usia ini, maka pilihan yang paling tepat revisi pasal ini melalui DPR," tuturnya.

Maka dari itu, jika nantinya MK memutuskan ada perubahan batas usia minimum capres-cawapres merupakan agenda rezim melanjutkan kekuasaan melalui pencalonan Gibran sebagai cawapres.

"Uji materi ini sudah seperti akal-akalan. Maksudnya untuk memotong waktu mekanisme pembahasan revisi UU di DPR. Agar dengan begitu, segera dapat ditetapkan sebagai keputusan konstitusional dan diterapkan di Pilpres 2024," demikian Ray. 

Muluskan Putra Presiden

Sementara itu gugatan batas minimum usia calon Presiden (capres) dan calon wakil Presiden (cawapres) yang masih digodok di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan open legal policy, yang artinya menjadi ranah kepresidenan dan parlemen. Sehingga, gugatan yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dinilai sarat muatan politis. 

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menilai gerakan untuk menurunkan batas minimal umur calon pemimpin bangsa terdiri dari dua golongan. Golongan pertama bersifat ideologis, yaitu upaya dari orang-orang muda, sebagian dari penyelenggara negara, untuk mendapat kesempatan bersaing sebagai calon pemimpin bangsa.

“Golongan kedua, ada hubungannya dengan upaya melanggengkan kekuasaan penguasa yang sedang berkuasa,” ujar Andi dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, rmoKamis (3/8).

Dikatakan Andi, setelah gagal untuk 3 periode jabatan presiden, gagal memperpanjang jabatan presiden dengan menunda pemilu, gagal pula kemungkinan presiden dua periode menjadi cawapres, kali ini mencari kemungkinan untuk mengajukan putra presiden, yang berusia kurang dari 40 tahun bisa lolos sebagai bakal cawapres.

“Golongan kedua ini yang menjadi masalah, karena upaya ini lebih didorong oleh kepentingan politik jangka pendek untuk melanggengkan kekuasaan penguasa,” kata Andi.

Sementara golongan pertama, lanjut Andi, berhubungan dengan kepentingan jangka panjang kepemimpinan bangsa untuk bisa menampilkan pemimpin-pemimpin berusia muda seperti juga di beberapa negara demokrasi lainnya.

“Kelihatannya golongan kedua menumpangi golongan pertama, berselancar di atas gelombang gerakan kebangkitan orang muda. Tapi ini juga sebenarnya sudah menjadi rahasia umum,” pungkasnya.

Gugatan batas minimal usia capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun dilayangkan oleh tiga pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan pertama diajukan oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi. Gugatan kedua diajukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Garuda, Yohanna Murtika, dan Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana, sebagai pemohon dan Desmihardi dan M. Malik Ibrohim sebagai kuasa hukum.

Gugatan ketiga dilayangkan oleh Walikota Bukittinggi, Erman Safar, dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa, dengan kuasa hukum Maulana Bungaran dan Munathsir Mustaman.

Hingga saat ini, permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2024 dalam perkara pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum tersebut masih digodok di MK. 

Ada Kelompok Ingin Merayu Gibran 

Usia minimal 40 tahun untuk presiden dan wakil presiden, merupakan kesepakatan parlemen dan pemerintah, untuk memastikan pemimpin Indonesia sudah punya pengalaman yang cukup.

Begitu dikatakan politisi senior PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengomentari gugatan UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi tentang usia wakil presiden yang sebelumnya usia 40 tahun, kini diminta menjadi usia 35 tahun.

Menurutnya, dalam mengelola satu republik yang sangat kompleks, perlu memiliki wawasan mengetahui sejarah, politik, sosiologi negeri.

Walaupun di beberapa negara presiden dan wakil presiden ada yang berusia di bawah 40 tahun, kata Deddy, semua memang kembali pada asas dan filosofi masing-masing negara.

“Tapi secara filosofis sebenarnya di banyak negara, itu (calon presiden di bawah 40 tahun) dia berhak dipilih, jadi tergantung masyarakatnya mau pilih apa enggak,” kata Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/8).

Dia mencontohkan seperti di Perancis, Presiden Emmanuel Macron yang terpilih saat berusia di bawah 40 tahun pada tahun 2017. Tetapi, menurutnya, kondisi Prancis tidak bisa disamakan dengan Indonesia.

“Perancis enggak sama dengan Indonesia, enggak sama kompleksitasnya, jumlah penduduknya juga enggak sama, sejarahnya beda, sosiologinya berbeda, enggak serta merta kita tetapkan di Indonesia,” katanya.

Deddy melihat ada agenda politik tertentu, terkait isu mengubah usia wapres. Salah satu yang dia asumsikan adalah keinginan merayu Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

“Lalu datanglah sekelompok orang ada yang dengan landasan filosofis ada yang argumentatif, tapi ada juga yang dengan agenda-agenda politik,salah satunya untuk merayu Gibran untuk maju Pilpres 2024,” pungkasnya.***